Kritik Tajam MbS untuk Netanyahu: Usul Relokasi Palestina ke Saudi Adalah Ekstremis

Putra Mahkota sekaligus Perdana Menteri Arab Saudi, Mohammed bin Salman (MbS), secara tegas menolak usulan kontroversial Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, yang ingin mengusir warga Palestina dan mendirikan negara baru bagi mereka di wilayah Arab Saudi.

Sikap tegas tersebut disampaikan dalam pertemuan kabinet yang dipimpin MbS pada Selasa (11/2). Dalam pernyataan resmi, pemerintah Saudi menegaskan kembali dukungan penuh terhadap hak-hak rakyat Palestina dan menolak segala bentuk pemindahan paksa.

“Kerajaan Arab Saudi menolak keras pernyataan ekstremis Israel yang mengisyaratkan pemindahan paksa warga Palestina dari tanah mereka,” demikian pernyataan resmi yang dikutip Al Jazeera.

Saudi Tegaskan Solusi Dua Negara sebagai Syarat Perdamaian

Selain mengecam rencana Netanyahu, Arab Saudi juga kembali menegaskan bahwa solusi dua negara adalah satu-satunya jalan menuju perdamaian abadi di Timur Tengah.

“Palestina berhak atas tanah mereka sendiri. Mereka bukan pendatang yang bisa diusir kapan pun oleh pendudukan brutal Israel,” tambah pernyataan yang dikutip Saudi Press Agency (SPA).

Lebih lanjut, Saudi menegaskan bahwa perjuangan Palestina adalah bagian dari prioritas utama kerajaan, dan mereka akan terus memperjuangkan hak-hak warga Palestina di kancah internasional.

Usulan Netanyahu Picu Kemarahan Negara-Negara Arab

Pernyataan Netanyahu yang mengusulkan pemindahan warga Palestina ke wilayah Arab Saudi memicu gelombang kemarahan di berbagai negara Arab.

Dalam wawancaranya dengan Anadolu Agency pada Minggu (9/2), Netanyahu menyebut bahwa Palestina bisa mendirikan negara di wilayah Saudi, mengingat negara itu memiliki lahan yang luas.

Komentar tersebut dianggap mengabaikan hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri, serta bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum internasional.

Mesir, UEA, dan Palestina Kecam Pernyataan Netanyahu

Kecaman terhadap pernyataan Netanyahu tidak hanya datang dari Arab Saudi, tetapi juga dari negara-negara lain di kawasan.

• Mesir dalam pernyataan resminya menyebut bahwa usulan Netanyahu tidak bertanggung jawab dan tidak bisa diterima.
• Uni Emirat Arab (UEA) juga mengecam keras, menyebut pernyataan tersebut sebagai upaya Israel untuk mengabaikan kedaulatan Palestina.
• Otoritas Palestina mengecam langkah Israel sebagai bentuk pembersihan etnis yang disengaja.

“Stabilitas dan keamanan Arab Saudi adalah bagian penting dari keamanan kawasan Arab secara keseluruhan, dan hal ini tidak bisa dikompromikan,” tegas pernyataan resmi pemerintah Mesir.

Palestina Masih Luluh Lantak Akibat Serangan Israel

Sejak agresi militer Israel ke Jalur Gaza pada Oktober 2023, kondisi di Palestina semakin memburuk.

• Lebih dari 48.000 warga Palestina tewas dalam operasi militer yang berlangsung hingga saat ini.
• Ribuan rumah dan fasilitas umum hancur, membuat jutaan orang kehilangan tempat tinggal.
• Krisis kemanusiaan semakin memburuk, dengan minimnya akses terhadap bantuan makanan, air bersih, dan obat-obatan.

Situasi yang semakin mencekam ini menjadi alasan kuat bagi Arab Saudi dan negara-negara Timur Tengah lainnya untuk menolak keras usulan Netanyahu dan tetap mendukung perjuangan rakyat Palestina.

Dengan ketegasan sikap Mohammed bin Salman, Arab Saudi semakin memperjelas posisinya dalam menolak segala bentuk penjajahan dan pemindahan paksa warga Palestina, serta mendorong solusi diplomatik melalui pendirian negara Palestina yang merdeka dan berdaulat. 🚨🇵🇸