Yoon Suk Yeol Perangi Surat Penangkapan: Krisis Militer Korea Selatan Memanas

Jakarta – Mantan Presiden Korea Selatan yang dimakzulkan, Yoon Suk Yeol, bersikeras melawan upaya penangkapan yang sedang dihadapinya, terkait dengan penerapan darurat militer yang kontroversial. Yoon menegaskan bahwa ia akan melawan keras pihak berwenang yang berusaha menginterogasinya, meskipun situasi krisis di negara itu semakin berkembang.

Pada Kamis, 2 Januari 2025, dilansir dari AFP, Yoon, yang saat ini tengah diskors dari jabatannya, tetap menunjukkan keteguhan dalam sikapnya meski menghadapi tekanan besar. Ia mengaku tidak menyesal dengan keputusan yang diambilnya dan bertekad untuk terus melawan hingga batas waktu berakhir pada 6 Januari mendatang. Yoon yang tetap berada di ibu kota, Seoul, mengeluarkan pernyataan penuh tantangan kepada para pendukungnya beberapa hari sebelum surat perintah penangkapan tersebut berakhir.

“Republik Korea saat ini sedang menghadapi ancaman besar dari kekuatan internal maupun eksternal yang menggoyahkan kedaulatannya, serta aktivitas elemen-elemen anti-negara,” ujar Yoon dalam sebuah pernyataan yang disampaikan melalui siaran langsung YouTube kepada para pengunjuk rasa yang hadir dalam demonstrasi besar pada Rabu malam. “Saya bersumpah untuk berjuang bersama kalian hingga akhir demi melindungi negara ini,” tambahnya, menunjukkan tekadnya untuk bertahan menghadapi situasi yang semakin memanas.

Pernyataan Yoon tersebut langsung menuai kecaman keras dari kalangan oposisi. Juru bicara Partai Demokrat, Jo Seoung-lae, menyebutnya sebagai “delusi” dan mengkritik tindakan Yoon yang dianggapnya justru berpotensi memicu kekacauan. Tak hanya itu, tim hukum Yoon juga telah mengajukan permohonan untuk membatalkan surat perintah penangkapan tersebut, dengan alasan bahwa perintah itu tidak sah dan melanggar hukum.

Meski begitu, pihak berwenang tidak tinggal diam. Kepala Kantor Investigasi Korupsi (CIO), Oh Dong-woon, menegaskan bahwa siapapun yang mencoba menghalangi penangkapan Yoon akan menghadapi konsekuensi hukum yang serius. Sejarah menunjukkan bahwa beberapa upaya serupa pada tahun 2000 dan 2004 gagal dilakukan, ketika dukungan politik dan demonstrasi besar-besaran mencegah polisi untuk melaksanakan surat perintah tersebut.

Penyelesaian krisis ini masih jauh dari jelas, dan ketegangan politik di Korea Selatan semakin memanas. Dengan waktu yang semakin mendekat, masyarakat dan politisi negara itu akan terus mengamati dengan seksama bagaimana perkembangan situasi ini akan mempengaruhi masa depan politik dan keamanan negara.