Turki Siapkan Kartu Identitas Dan Paspor Untuk Warga Suriah Seiring Kerja Sama Dengan HTS

Pada tanggal 1 Januari 2025, pemerintah Turki mengumumkan rencana untuk mencetak kartu identitas dan paspor baru bagi warga Suriah. Langkah ini diambil seiring dengan meluasnya kerja sama antara Ankara dan kelompok Hayat Tahrir al-Sham (HTS) setelah penggulingan pemerintahan Bashar al-Assad, yang telah berlangsung selama lebih dari satu dekade.

Pemerintah Turki berharap bahwa penerbitan dokumen resmi ini akan memfasilitasi proses pemulangan sukarela bagi pengungsi Suriah yang telah tinggal di Turki. Dengan adanya kartu identitas dan paspor, warga Suriah dapat lebih mudah kembali ke negara asal mereka, terutama setelah situasi politik di Suriah mulai berubah. Hal ini sejalan dengan upaya Turki untuk mendukung stabilitas di kawasan dan memperbaiki hubungan diplomatik dengan pemerintahan baru di Damaskus.

Kerja sama antara Turki dan HTS, kelompok oposisi utama yang kini menguasai sebagian besar wilayah Suriah, menjadi faktor penting dalam kebijakan ini. HTS telah berperan dalam mengamankan wilayah yang sebelumnya dikuasai Assad, sehingga memungkinkan proses pemulangan pengungsi dilakukan dengan lebih aman. Dukungan dari HTS diharapkan dapat mempermudah administrasi dan logistik dalam penerbitan dokumen bagi warga Suriah.

Menteri Dalam Negeri Turki, Ali Yerlikaya, menyatakan bahwa setiap keluarga Suriah yang kembali ke tanah air mereka akan diberikan hak untuk membawa barang-barang pribadi serta kendaraan. Ini merupakan langkah positif yang diharapkan dapat mendorong lebih banyak pengungsi untuk pulang dengan aman dan nyaman. Selain itu, pemerintah juga berencana mendirikan kantor migrasi di kedutaan dan konsulat Turki di Damaskus dan Aleppo untuk mencatat data mengenai warga Suriah yang kembali.

Langkah ini mendapatkan perhatian dari masyarakat internasional, terutama terkait dengan situasi kemanusiaan di Suriah. Banyak pihak berharap bahwa inisiatif ini dapat membantu memulihkan stabilitas di negara yang dilanda perang tersebut. Namun, ada juga kekhawatiran tentang bagaimana HTS akan mengelola wilayah yang telah dikuasainya dan apakah mereka akan menghormati hak asasi manusia serta kebebasan sipil.

Dengan rencana penerbitan kartu identitas dan paspor baru, semua pihak kini menantikan dampak positif dari langkah ini terhadap kehidupan warga Suriah yang ingin kembali ke tanah air mereka. Inisiatif ini bisa menjadi langkah awal menuju rekonsiliasi dan pemulihan negara setelah bertahun-tahun konflik. Jika berhasil, kebijakan ini tidak hanya akan memberikan harapan bagi pengungsi tetapi juga membuka jalan bagi stabilitas jangka panjang di kawasan.