Trump Batasi Langkah Elon Musk, Kebijakan Pemangkasan Jadi Sorotan
Kewenangan Elon Musk tampaknya mulai mengalami pembatasan, terutama dalam hal pemangkasan pegawai negeri sipil (PNS). Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, menegaskan kepada para menteri kabinetnya bahwa keputusan terkait kepegawaian akan berada di tangan mereka, bukan di bawah kendali Elon Musk dan Departemen Efisiensi Pemerintah yang ia pimpin.
Trump mengarahkan para anggota Kabinet untuk bekerja sama dengan DOGE dalam mengelola pengeluaran serta pengurangan tenaga kerja. Namun, keputusan akhir terkait pemutusan hubungan kerja (PHK) tetap menjadi wewenang masing-masing pimpinan departemen.
“Kami baru saja mengadakan pertemuan dengan sebagian besar menteri, Elon, dan pihak lainnya, dan hasilnya sangat positif. Kami memang harus melakukan pemangkasan di tempat yang diperlukan, tetapi juga penting untuk mempertahankan individu terbaik dan paling produktif,” ujar Trump melalui Truth Social.
Sejumlah pejabat kabinet dikabarkan merasa tidak senang setelah Musk baru-baru ini meminta pegawai federal untuk menjelaskan secara rinci tugas mereka atau menghadapi kemungkinan PHK. Beberapa departemen dan lembaga pemerintah sempat menolak kebijakan tersebut.
Di sisi lain, Trump tetap memberikan apresiasi kepada Musk dan DOGE setelah pertemuan dengan para menteri. “Saya pikir mereka telah melakukan pekerjaan luar biasa,” ungkapnya kepada wartawan. Musk juga menyebut pertemuan itu sebagai diskusi yang sangat produktif dalam unggahannya di platform X.
Trump menegaskan bahwa arahannya kepada para menteri bertujuan untuk mempertahankan pegawai yang benar-benar dibutuhkan. Namun, ia juga mengisyaratkan bahwa Musk bisa turun tangan jika pemangkasan tidak berjalan sesuai harapan. “Jika mereka bisa memangkas, itu lebih baik. Jika tidak, Elon yang akan melakukannya,” kata Trump.
Trump dan Musk dikabarkan tengah berupaya memangkas jumlah tenaga kerja federal secara drastis, dengan merumahkan ribuan pegawai dan menutup beberapa lembaga pemerintahan. Keputusan ini memicu kekhawatiran di kalangan anggota Kongres dari Partai Republik dan mendorong seruan untuk lebih banyak transparansi dalam prosesnya.