Terungkap! Agen Intel Korsel 7 Tahun Jual Informasi Rahasia ke China

Posted on by

Dinas Penuntutan Militer Korea Selatan mengungkapkan bahwa seorang agen intelijen militer telah didakwa karena diduga membocorkan rahasia negara kepada agen China selama sekitar tujuh tahun dengan imbalan uang.

Pada Selasa (27/8), Jaksa Militer Korea Selatan mengungkap bahwa agen dari Komando Intelijen Pertahanan Korea (KIDA) telah resmi didakwa. Kasus ini terkait dengan dugaan pembocoran rahasia negara yang dimulai sejak tahun 2017.

Menurut laporan jaksa, agen tersebut telah menerima lebih dari 10 juta won (sekitar Rp115 juta) selama tujuh tahun dengan menjual informasi rahasia kepada agen China.

Dilaporkan oleh The Korea Herald, untuk menghindari deteksi, terdakwa menggunakan beberapa akun dengan kata sandi berbeda. Dia juga memilih menggunakan obrolan suara alih-alih pesan teks melalui aplikasi perpesanan China seperti WeChat untuk komunikasi.

Jaksa penuntut juga menemukan bahwa agen tersebut telah meminta lebih banyak pembayaran dari agen China jika ingin memperoleh informasi yang lebih mendalam. Meskipun demikian, militer Korea Selatan tidak dapat mendakwa agen tersebut dengan undang-undang spionase, karena informasi yang dibocorkan ditujukan kepada China, bukan Korea Utara.

Menurut undang-undang Korea Selatan, aktivitas spionase yang melibatkan negara selain Korea Utara tidak dapat dikenakan hukuman.

Menurut laporan dari The Straits Times, agen intelijen Korea Selatan yang terlibat dalam skandal kebocoran rahasia hanya didakwa berdasarkan undang-undang penyuapan dan perlindungan rahasia militer. Dugaan awal mengenai kebocoran oleh agen ini muncul pada Juli lalu, ketika ia dituduh mengungkap identitas agen militer yang bertugas mengumpulkan informasi intelijen tentang Korea Utara.

Setelah skandal kebocoran ini terungkap, anggota parlemen bipartisan di Korea Selatan mengusulkan RUU untuk merevisi undang-undang spionase. Revisi tersebut bertujuan untuk memperluas cakupan hukuman terhadap kegiatan spionase yang dilakukan oleh entitas asing selain Korea Utara.