Reformasi Birokrasi Vietnam: Pangkas Kementerian Demi Efisiensi Pemerintahan

Vietnam tengah mempersiapkan reformasi pemerintahan besar-besaran yang dijadwalkan berlangsung pada 2025. Dalam upaya untuk meningkatkan efisiensi birokrasi dan mempercepat pengambilan keputusan, negara ini berencana mengurangi jumlah kementerian dan lembaga pemerintahan dari 30 menjadi 21 pada tahun tersebut. Rencana ini diperkirakan akan selesai pada April 2025, dan akan melibatkan pembentukan 13 kementerian, 4 lembaga setingkat menteri, serta 4 badan pemerintah baru.

Salah satu perubahan yang paling signifikan adalah penggabungan Kementerian Keuangan dengan Kementerian Perencanaan dan Investasi untuk membentuk sebuah entitas baru yang disebut Kementerian Keuangan dan Perencanaan Nasional. Selain itu, Kementerian Transportasi akan digabungkan dengan Kementerian Konstruksi, sementara Kementerian Tenaga Kerja, Penyandang Disabilitas, dan Sosial akan digabungkan dengan Kementerian Dalam Negeri.

Restrukturisasi juga akan terjadi di dalam Partai Komunis Vietnam, dengan Komisi Pusat Urusan Luar Negeri partai dan Komite Hubungan Luar Negeri Majelis Nasional diserap ke dalam Kementerian Luar Negeri. Tak hanya itu, beberapa lembaga media milik negara, terutama radio, juga akan dibubarkan, dengan staf mereka dipindahkan ke organisasi berita yang lebih besar.

Meskipun angka pasti tentang jumlah pegawai yang terpengaruh belum diungkapkan, perubahan besar ini diprediksi akan berdampak pada ribuan pegawai negeri sipil. Proposal reformasi ini, yang masih dalam tahap awal, akan dibahas lebih lanjut dan diperkirakan akan disahkan di parlemen pada Februari 2025.

Menurut Sekretaris Jenderal Partai Komunis Vietnam, To Lam, perombakan ini bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang lebih ramping dan efisien. Ia mengungkapkan bahwa lembaga-lembaga negara selama ini justru sering kali menjadi hambatan dalam memajukan ekonomi negara. Reformasi ini diharapkan dapat mengurangi birokrasi yang menghambat investasi dan mempermudah administrasi proyek infrastruktur dan real estat.

Mantan Direktur Institut Pusat Manajemen Ekonomi Vietnam, Nguyen Dinh Cung, mengungkapkan bahwa perubahan ini akan meningkatkan efisiensi ekonomi secara signifikan. Ia menambahkan bahwa dengan perampingan struktur pemerintahan, proyek investasi yang selama ini memerlukan waktu bertahun-tahun untuk menyelesaikan prosedur akan bisa dipercepat.

Reformasi ini juga dilakukan di tengah ketidakpastian ekonomi global, terutama terkait hubungan dagang Vietnam dengan Amerika Serikat. Ketegangan perdagangan yang meningkat, terutama terkait dengan ancaman tarif dari pemerintahan Donald Trump, semakin mendorong Vietnam untuk melakukan perubahan struktural demi memastikan daya saing dan pertumbuhan ekonominya.