Periode Kedua Trump, Kebijakan Luar Biasa yang Picu Pro dan Kontra

Donald Trump secara resmi dilantik sebagai Presiden Amerika Serikat untuk periode 2025-2029. Kepemimpinan Trump yang sebelumnya menjabat pada 2017-2021 dikenal dengan kebijakan yang sering memicu perdebatan. Kini, ia kembali menduduki kursi kepresidenan dengan sejumlah keputusan yang tak kalah kontroversial, mencerminkan gaya kepemimpinannya yang khas.

Kebijakan Hukuman Mati Diperluas
Salah satu perintah eksekutif pertama yang ditandatangani Trump adalah perluasan penerapan hukuman mati. Aturan ini memungkinkan hukuman tersebut dijatuhkan kepada pelaku kejahatan berat, termasuk imigran ilegal. Kebijakan ini menegaskan sikap tegas Trump terhadap hukum, meski menuai kritik karena dinilai terlalu ekstrem.

Hanya Akui Dua Gender
Trump juga mengeluarkan kebijakan yang hanya mengakui dua jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan. Selain itu, perlindungan bagi transgender di penjara federal dihapus, termasuk penghentian program Keberagaman, Kesetaraan, dan Inklusi (DEI). Langkah ini memicu kontroversi luas karena dianggap mengesampingkan hak kelompok minoritas gender.

Anak Imigran Kehilangan Hak Kewarganegaraan
Trump mengakhiri pemberian kewarganegaraan berdasarkan kelahiran bagi anak-anak imigran ilegal. Perintah ini berlaku bagi anak-anak yang lahir setelah 30 hari sejak aturan diberlakukan, kecuali salah satu orang tua adalah warga negara AS atau pemegang kartu hijau. Kebijakan ini bertentangan dengan interpretasi Amandemen Ke-14 oleh Mahkamah Agung, yang menjamin kewarganegaraan bagi anak-anak yang lahir di AS.

Penolakan Pengungsi dan Perubahan Nama Geografis
Trump juga menolak program penerimaan pengungsi, menyatakan darurat nasional di perbatasan AS-Meksiko, dan mengganti nama Teluk Meksiko menjadi Teluk Amerika. Selain itu, ia mengembalikan nama Gunung Denali menjadi Mount McKinley, menghormati Presiden William McKinley.

Keluar dari Perjanjian Iklim dan WHO
Trump menarik AS dari Perjanjian Paris dan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Ia menyebut WHO hanya memboroskan anggaran. Di bidang lingkungan, Trump mencabut berbagai regulasi, termasuk larangan pengeboran lepas pantai di wilayah Alaska, serta standar efisiensi energi untuk kendaraan dan peralatan rumah tangga.

Grasi untuk Pendukungnya
Dalam keputusan lain yang mengundang perhatian, Trump memberikan grasi kepada hampir 1.600 orang yang terlibat dalam kerusuhan Capitol pada 6 Januari 2021. Mereka sebelumnya dituduh terlibat dalam aksi protes menolak hasil pemilu 2020 yang dimenangkan Joe Biden.

Kembalinya Trump ke Gedung Putih membawa angin perubahan yang besar bagi Amerika Serikat. Namun, berbagai kebijakan yang diterapkannya berpotensi memicu perdebatan sengit di tingkat nasional dan internasional. Pendukungnya melihat ini sebagai langkah tegas untuk mengembalikan kejayaan AS, sementara kritikus menganggapnya sebagai kebijakan regresif yang berisiko memecah belah bangsa.