Oposisi Korsel Siapkan Pemakzulan PM Setelah Tolak UU Penyidikan Presiden

Partai oposisi Korea Selatan, Partai Demokratik (DP), mengumumkan bahwa mereka akan segera memulai langkah untuk memakzulkan Perdana Menteri Han Duck Soo, yang kini menjabat sebagai presiden sementara negara tersebut. Langkah ini diambil sebagai respons atas sikap Han yang menolak untuk meninjau dua rancangan undang-undang yang dinilai penting oleh DP.

Pada Selasa (24/12), Park Chan Dae, salah satu anggota Partai Demokratik, menyatakan bahwa penolakan Han untuk meninjau RUU yang menyelidiki penerapan darurat militer oleh Presiden Yoon Suk Yeol dan istrinya, Kim Keon Hee, dianggap sebagai tindakan yang tidak dapat diterima. RUU pertama bertujuan untuk menyelidiki darurat militer yang diterapkan oleh Presiden Yoon yang telah dimakzulkan parlemen. Sementara itu, RUU kedua berkaitan dengan dugaan korupsi yang melibatkan istri Presiden Yoon, yang saat ini menjabat sebagai Ibu Negara.

“Kami akan segera memulai proses pemakzulan terhadap Perdana Menteri Han Duck Soo dan pejabat presiden,” kata Park dalam sebuah pernyataan yang dikutip oleh kantor berita Yonhap. Dia menambahkan bahwa penolakan Han terhadap RUU tersebut merupakan taktik untuk memperpanjang masa pemberontakan yang sedang berlangsung di negara tersebut.

Dalam rapat parlemen yang digelar pada hari itu, DP mendesak Han untuk segera mengesahkan RUU yang memungkinkan penyelidikan terhadap Presiden Yoon dan istrinya. Namun, Han justru mengabaikan tuntutan tersebut, yang semakin memicu ketegangan antara pemerintah dan partai oposisi.

Park mengecam tindakan Han, menilai bahwa penolakan tersebut menunjukkan upaya untuk melindungi Presiden Yoon dan istrinya dari potensi jeratan hukum. “Bagaimana mungkin upaya penyelidikan terhadap pemberontakan dapat dikompromikan? Tindakan Han ini jelas merupakan usaha untuk menunda masalah dan mempertahankan kondisi pemberontakan yang ada,” tambah Park dalam wawancaranya dengan The Strait Times.

Meski demikian, Partai Demokratik belum menentukan jadwal pasti kapan mereka akan memulai proses pemakzulan terhadap Perdana Menteri Han. Saat ini, Han menjabat sebagai presiden sementara setelah parlemen Korea Selatan memakzulkan Presiden Yoon pada 14 Desember lalu. Sebagai presiden sementara, Han bertanggung jawab untuk memimpin pemerintahan hingga keputusan Mahkamah Konstitusi mengenai pemakzulan Yoon final dan sah.

Peningkatan ketegangan politik ini semakin mencerminkan situasi yang sangat dinamis di Korea Selatan, dengan partai oposisi yang berusaha mendesak perubahan sementara pemerintah yang berusaha mempertahankan stabilitas. Pertarungan politik ini diprediksi akan terus berkembang seiring dengan proses hukum yang sedang berjalan.