Menlu Sugiono Tegaskan Komitmen Indonesia pada HAM Global dan Keadilan Sosial di Forum PBB

Menteri Luar Negeri Indonesia, Sugiono, menegaskan bahwa pemerintah Indonesia berkomitmen untuk memajukan keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat sebagai bagian dari peran aktif dalam memperjuangkan hak asasi manusia (HAM) di tingkat global. Pernyataan ini disampaikan dalam Pertemuan Segmen Tingkat Tinggi (HLS) Dewan HAM PBB ke-58 yang berlangsung di Jenewa, Swiss, pada Senin (24/2), sebagaimana dilaporkan situs resmi Kementerian Luar Negeri RI pada Selasa.

“Indonesia akan terus memegang teguh amanat konstitusi untuk menciptakan tatanan dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial,” ujar Sugiono dalam pidatonya.

Dalam forum tersebut, Sugiono juga menyoroti berbagai tantangan global saat ini, seperti kesenjangan pembangunan, diskriminasi, Islamofobia, serta konflik berkepanjangan di Palestina. Menurutnya, setiap negara harus menjadikan HAM sebagai inti dari kebijakan nasional mereka.

Lebih lanjut, Sugiono memaparkan berbagai program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat, di antaranya Program Makan Bergizi Gratis, pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah, dan layanan cek kesehatan gratis. Ia menekankan bahwa hak atas pembangunan harus menjadi prioritas utama, di mana negara memiliki kewajiban untuk mengelola sumber daya alam demi kesejahteraan rakyat.

Menlu RI juga mengingatkan bahwa Dewan HAM PBB harus menjalankan mandat utamanya untuk melindungi hak asasi manusia tanpa dijadikan alat politik antarnegara. “Kerja sama dalam bidang HAM harus dilandasi komitmen yang tulus dan kemitraan yang setara. Tidak ada satu negara pun yang berhak menghakimi negara lain,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Sugiono kembali menegaskan sikap tegas Indonesia terhadap isu Palestina. Menurutnya, membela keadilan berarti menolak segala bentuk ketidakadilan global. “Indonesia tidak akan tinggal diam menyaksikan pendudukan Israel di Palestina,” ujarnya. Oleh karena itu, Indonesia menyerukan kepada semua pihak, khususnya negara-negara yang mengklaim menjunjung tinggi HAM, untuk menghentikan tindakan genosida yang dilakukan Israel terhadap rakyat Palestina dan mengakhiri standar ganda dalam penegakan HAM.

Sugiono menutup pidatonya dengan menekankan komitmen Indonesia untuk terus mempromosikan prinsip keadilan, kesetaraan, dan solusi nyata dalam berbagai isu HAM global.

Dalam forum yang sama, Komisioner Tinggi HAM PBB, Volker Türk, mengingatkan pentingnya “politik kebijaksanaan” yang didasarkan pada fakta, hukum, dan empati. Ia juga mendorong tindakan nyata untuk mencegah konflik dan memperjuangkan keadilan di berbagai negara, termasuk Ukraina, Palestina, Sudan, dan Myanmar.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal PBB, António Guterres, menyebut HAM sebagai “oksigen kemanusiaan” yang saat ini terancam oleh konflik, ketidakadilan ekonomi, dan penyalahgunaan teknologi. Terkait Palestina, Guterres menyerukan gencatan senjata permanen, pembebasan para sandera, dan implementasi solusi dua negara sebagai langkah menuju perdamaian yang berkelanjutan.

Pertemuan HLS ini merupakan bagian dari sesi pertama sidang tahunan Dewan HAM PBB yang dihadiri oleh lebih dari 128 pejabat tinggi dari berbagai negara. Indonesia sendiri saat ini menjabat sebagai anggota Dewan HAM PBB untuk keenam kalinya dan secara aktif mengangkat berbagai isu penting, termasuk masalah Palestina, krisis Rohingya, intoleransi dan kebencian berbasis agama, hak atas pembangunan, serta pengembangan kapasitas di bidang HAM.