Mengundurkan Diri di Tengah Ketegangan: Kepala Keamanan Korsel Letakkan Jabatan

Pada Jumat (10/1/2025), Kepala Dinas Keamanan Presiden (PSS) Korea Selatan, Park Chong-jun, mengajukan pengunduran dirinya saat tengah diperiksa oleh pihak berwenang. Langkah ini diambil setelah Park terlibat dalam upaya menghalangi penahanan Presiden Yoon Suk Yeol yang tengah menghadapi proses pemakzulan. Keputusan tersebut menjadi sorotan, mengingat peran penting yang dimainkan Park dalam menjaga keselamatan presiden yang sedang dalam tekanan politik.

Park, yang sebelumnya menanggapi pertanyaan wartawan mengenai upaya penangkapan Yoon dengan tegas menyatakan bahwa tidak boleh ada kekerasan atau pertumpahan darah dalam situasi tersebut, mengajukan pengunduran dirinya pada pagi hari sebelum menjalani pemeriksaan di Badan Kepolisian Nasional Korea. Pernyataan tersebut muncul saat para penyelidik bersiap untuk melanjutkan upaya penangkapan Yoon setelah surat perintah baru dikeluarkan minggu ini.

Pengunduran diri Park diterima oleh penjabat presiden, Choi Sang-mok, yang mengonfirmasi keputusan tersebut kepada wartawan. Sementara itu, polisi dan tim penyelidik bersiap untuk melancarkan penangkapan kedua terhadap Presiden Yoon, yang berpotensi menjadi presiden pertama Korea Selatan yang dijerat hukum selama menjabat. Tim hukum Yoon, yang menolak untuk mematuhi surat perintah tersebut, menyatakan akan terus mempertahankan presiden dari penangkapan lebih lanjut.

Dalam pernyataannya, Park mengungkapkan kekhawatirannya mengenai ketegangan yang semakin memuncak di Korea Selatan, di mana lembaga-lembaga pemerintah terlibat dalam konfrontasi yang memecah belah. “Saya memahami kekhawatiran banyak warga negara terkait situasi ini. Namun, saya percaya bahwa tidak ada bentrokan fisik atau pertumpahan darah yang boleh terjadi dalam keadaan apapun,” ujar Park sebelum menjalani pemeriksaan.

Pada awal Januari, Park diduga terlibat dalam upaya menghalangi tugas polisi, ketika tim keamanan presiden mencegah para penyidik untuk menangkap Yoon. Akibatnya, Park menghadapi ancaman surat perintah penangkapan jika tidak mematuhi kewajibannya untuk hadir dalam pemeriksaan. Pada Jumat, jaksa mendakwa Park dengan tuduhan pemberontakan dan penyalahgunaan wewenang, terkait dengan perannya dalam mendukung kebijakan darurat militer yang diterapkan oleh Presiden Yoon.

Meski dalam tekanan besar, tim keamanan Yoon tetap menjaga kewaspadaan penuh terhadap upaya penangkapan lainnya. Situasi politik yang terus berkembang ini menciptakan ketidakpastian di negara tersebut, dengan banyak pihak menantikan langkah selanjutnya dari pemerintah dan lembaga penegak hukum.