Mengenal Darurat Militer yang Ditetapkan di Korea Selatan

Presiden Korea Selatan, Yoon Suk Yeol, membuat langkah mengejutkan dengan mengumumkan status darurat militer pada Selasa (3/12) malam waktu setempat. Langkah ini diumumkan melalui pidato yang disiarkan secara langsung di televisi nasional, dengan alasan perlunya tindakan untuk melindungi negara dari ancaman “kekuatan komunis.”

Darurat Militer di Tengah Ketegangan dengan Korea Utara

Keputusan ini diambil di tengah meningkatnya ketegangan politik dengan Korea Utara dalam beberapa bulan terakhir. Penetapan darurat militer ini menjadi yang pertama kali sejak 1980-an, menandai momen bersejarah dalam politik Korea Selatan.

Namun, status ini hanya bertahan kurang dari 12 jam. Pada Rabu (4/12), Presiden Yoon mencabut status darurat militer tersebut setelah kondisi dianggap terkendali.

Apa Itu Darurat Militer?

Darurat militer adalah kondisi di mana otoritas militer mengambil alih kendali pemerintahan sementara dalam situasi darurat. Berdasarkan Pasal 77 Konstitusi Korea Selatan, presiden memiliki kewenangan untuk menetapkan darurat militer dalam situasi ancaman besar, seperti perang, konflik bersenjata, atau keadaan darurat nasional lainnya.

“Status darurat militer diberlakukan untuk menangani kebutuhan militer atau menjaga keselamatan dan ketertiban umum selama masa perang atau konflik besar lainnya,” bunyi Pasal 77 Konstitusi Korea Selatan, seperti dikutip dari ABC.

Sejarah Darurat Militer di Korea Selatan

Darurat militer bukanlah hal baru di Korea Selatan. Negara ini telah beberapa kali menerapkan status serupa dalam sejarahnya. Penetapan pertama terjadi pada 1948 di bawah pemerintahan Syngman Rhee, yang memanfaatkan darurat militer untuk melawan ancaman komunis dari Korea Utara.

Penetapan darurat militer terakhir sebelum era Yoon Suk Yeol terjadi pada Desember 1979. Keputusan tersebut berawal dari insiden besar pada Oktober 1979, di mana Park Chung-hee, pemimpin diktator Korea Selatan saat itu, tewas di tangan kepala intelijennya sendiri.

Kematian Park memicu kekacauan besar di Korea Selatan, dengan demonstrasi massal terjadi di berbagai daerah. Untuk mengatasi krisis kepemimpinan tersebut, Jenderal Chun Doo-hwan, seorang pejabat tinggi angkatan darat, mengambil alih pemerintahan pada Desember 1979 dan memberlakukan darurat militer untuk menjaga stabilitas negara.

Penetapan Darurat Militer di Era Yoon Suk Yeol

Langkah Presiden Yoon Suk Yeol menetapkan darurat militer dalam waktu singkat mencerminkan tantangan besar yang dihadapi Korea Selatan saat ini. Meskipun status ini dicabut dalam waktu singkat, keputusan tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menangani ancaman keamanan nasional.

Darurat militer di Korea Selatan, meskipun jarang diterapkan, tetap menjadi alat penting dalam menangani ancaman besar terhadap keamanan dan stabilitas negara. Langkah Presiden Yoon Suk Yeol menyoroti kebutuhan akan kewaspadaan tinggi dalam menghadapi ketegangan geopolitik, terutama dengan Korea Utara yang terus menjadi ancaman utama bagi kawasan.