Jokowi Respons Instruksi Megawati: Kepala Daerah PDIP Diminta Tunda Retreat

Presiden Joko Widodo (Jokowi) berpendapat bahwa kepala daerah dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) seharusnya tidak menunda keikutsertaan dalam kegiatan retreat. Acara tersebut dijadwalkan berlangsung di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah, mulai Jumat (21/2/2025) dan akan berlangsung selama satu minggu ke depan.

“Seharusnya mereka hadir dan datang,” ujar Jokowi saat ditemui di Kota Solo, Jawa Tengah, pada Jumat (21/2/2025).

Jokowi menekankan bahwa kepala daerah dipilih oleh rakyat, sehingga mereka harus mengutamakan kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara di atas kepentingan partai. “Mereka ini hasil pilihan rakyat, jadi yang diutamakan ya kepentingan rakyat, bangsa, dan negara,” jelasnya.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga menyatakan bahwa setelah dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto, kepala daerah seharusnya mengikuti arahan dari pemerintah pusat. “Ini kan urusan pemerintahan, yang diundang itu kepala daerah, dan yang mengundang adalah presiden,” tambahnya.

Diketahui, penundaan keberangkatan kepala daerah PDIP ke retreat tersebut merupakan bagian dari instruksi Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri. Melalui surat nomor 7295/IN/DPP/II/2025 yang dikeluarkan pada Kamis (20/2/2025) malam, Megawati meminta kepala daerah dan wakil kepala daerah dari PDIP untuk menunda keikutsertaan mereka dalam retreat di Magelang yang dijadwalkan pada 21-28 Februari 2025.

Dalam surat itu, Megawati juga menginstruksikan bagi kepala daerah PDIP yang sudah dalam perjalanan untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut. Instruksi tersebut dikeluarkan sebagai tanggapan atas penahanan Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).