Inggris dan Prancis Susun Rencana Perdamaian untuk Ukraina, Siap Diajukan ke AS

Posted on by

Inggris dan Prancis telah sepakat untuk berkolaborasi dengan Ukraina dalam menyusun rencana perdamaian yang akan diajukan kepada Amerika Serikat. Kesepakatan ini diumumkan oleh Perdana Menteri Inggris, Keir Starmer, seperti yang dilaporkan oleh kantor berita Anadolu pada Minggu (2/3). Kesepakatan ini lahir dari diskusi yang dilakukan antara Starmer, Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy, serta Presiden Prancis Emmanuel Macron. Starmer menyampaikan kepada BBC bahwa ia optimis dengan kesepakatan tersebut, menyebutnya sebagai “langkah ke arah yang benar.” Ia juga menegaskan bahwa usulan ini bertujuan untuk mengakhiri konflik di Ukraina dan akan segera disampaikan kepada pemerintah AS.

Starmer menekankan bahwa peran Amerika Serikat serta negara-negara Eropa sangat penting dalam menjamin keamanan Ukraina. Salah satu elemen utama dalam rencana perdamaian ini adalah memperkuat sistem pertahanan Ukraina guna mencegah agresi lebih lanjut dari Rusia. Selain itu, dukungan dari AS dan jaminan keamanan dari negara-negara Eropa juga menjadi bagian krusial dalam rencana tersebut. Menurutnya, semua elemen ini diperlukan untuk mewujudkan perdamaian yang stabil dan berkelanjutan di Ukraina. Ia menjelaskan bahwa konsep perdamaian yang diupayakan meliputi Ukraina yang kuat, perlindungan keamanan dari Eropa, serta keterlibatan AS yang berkelanjutan.

Dalam menanggapi ketegangan antara Zelenskyy dan Presiden AS Donald Trump di Gedung Putih, Starmer mengakui bahwa ia merasa tidak nyaman melihat situasi tersebut. Namun, ia menekankan bahwa fokus utama tetap harus pada upaya mencapai perdamaian di Ukraina, yang juga penting bagi keamanan Eropa secara keseluruhan. Starmer mengungkapkan bahwa dirinya telah berbicara dengan Trump dan Zelenskyy guna menurunkan tensi serta memastikan bahwa perhatian tetap tertuju pada upaya penyelesaian konflik. Ia menegaskan bahwa menyudahi perang dan menciptakan perdamaian jangka panjang di Ukraina harus menjadi prioritas utama dalam kebijakan internasional.