Insentif Pajak untuk Industri Plastik: Kerugian Ekonomi dan Ancaman Lingkungan

Pemberian insentif kepada industri plastik dianggap memberikan kerugian bagi negara dari dua sisi utama, yaitu berkurangnya potensi pendapatan pajak dan dampak negatif terhadap lingkungan. Temuan ini dipaparkan dalam laporan berjudul “Plastik dan Ketidakadilan dalam Insentif Pajak” yang diterbitkan oleh lembaga riset The Prakarsa bersama Nexus3 Foundation.

Dampak Keuangan dari Insentif Pajak untuk Industri Plastik

Laporan tersebut mencatat bahwa industri plastik telah menerima sejumlah insentif, seperti tax holiday yang dapat mencapai 20 tahun dan pembebasan bea masuk bahan baku plastik. Hal ini menyebabkan berkurangnya pemasukan negara dari sektor pajak secara signifikan.

Menurut analisis yang dilakukan oleh The Prakarsa, kebijakan insentif ini menyebabkan kehilangan potensi pendapatan pajak rata-rata mencapai 54 juta dolar AS atau sekitar Rp 810 miliar per tahun. Selain mengurangi pemasukan negara, kebijakan ini juga memperburuk dampak lingkungan yang sudah semakin terasa.

Polusi Plastik: Ancaman bagi Lingkungan dan Kesehatan

Polusi plastik menjadi masalah besar yang mengancam lingkungan dan kesehatan manusia. Sampah plastik merusak ekosistem, mencemari badan air, serta melepaskan zat-zat berbahaya yang dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan manusia.

The Prakarsa memperkirakan bahwa kerugian ekonomi yang disebabkan oleh polusi plastik mencapai 450 juta dolar AS atau sekitar Rp 6,75 triliun per tahun. Dampak tersebut turut dirasakan oleh sektor-sektor vital seperti perikanan, transportasi, dan pariwisata, yang akhirnya memaksa pemerintah untuk mengeluarkan dana lebih besar dalam upaya penanggulangan masalah ini.

Ketidaksesuaian Kebijakan

Direktur Eksekutif The Prakarsa, Ah Maftuchan, menekankan bahwa pemberian insentif kepada industri plastik justru bertentangan dengan tujuan pemerintah untuk mengurangi sampah plastik. Meskipun berbagai kebijakan telah diterapkan, seperti mendorong ekonomi sirkular dan menetapkan target pengurangan sampah plastik, kebijakan tersebut dinilai masih fokus pada penyelesaian masalah di hilir, bukan di hulu.

“Insentif pajak yang diberikan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi pada akhirnya menimbulkan dampak buruk bagi lingkungan dan masyarakat,” ujar Maftuchan dalam pengantar laporan tersebut.

Solusi yang Dibutuhkan: Pendekatan Terpadu dari Hulu

The Prakarsa berpendapat bahwa upaya yang dilakukan saat ini belum cukup menyentuh masalah utama di hulu, yaitu produksi plastik. Ketidaksesuaian antara kebijakan ekonomi dan tujuan pelestarian lingkungan menjadi tantangan yang mendesak untuk segera diselesaikan. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih menyeluruh, yang tidak hanya mengatasi masalah limbah plastik, tetapi juga mengatur produksi plastik sejak tahap awal.