Letnan Jenderal Korea Selatan Ditangkap Terkait Skandal Pengumuman Darurat Militer
Jaksa Korea Selatan menangkap Letnan Jenderal Lee Jin-woo, Kepala Komando Ibu Kota, terkait dugaan keterlibatannya dalam pengumuman darurat militer yang diumumkan Presiden Yoon Suk Yeol. Ini adalah penangkapan pertama terhadap seorang komandan militer dalam peristiwa tersebut.
Pada awal Desember, deklarasi darurat militer yang dikeluarkan Presiden Yoon menuai kritik, namun dicabut beberapa jam setelahnya oleh parlemen. Keputusan tersebut semakin memanas situasi politik di Korea Selatan.
Penangkapan Letnan Jenderal Lee Jin-woo dilakukan setelah mantan Menteri Pertahanan Kim Yong-hyun ditangkap sebelumnya. Lee diduga berperan dalam pengerahan pasukan ke gedung Majelis Nasional saat pemberlakuan darurat. Ia juga telah dilarang bepergian ke luar negeri.
Enam komandan militer lainnya, termasuk Kepala Staf Gabungan, juga diskors karena dugaan keterlibatan dalam langkah darurat tersebut, sementara penyelidikan terhadap pejabat militer lainnya terus berlanjut.
Presiden Yoon mengumumkan darurat militer pada 3 Desember 2024, yang menuai kecaman luas. Hanya beberapa jam setelah pengumuman, 190 anggota parlemen mencabut keputusan tersebut melalui mosi. Hal ini memicu seruan agar Yoon mundur, bahkan dari anggota partainya sendiri.
Yoon, yang berusia 63 tahun, kini menghadapi tuduhan pengkhianatan dan pemberontakan. Polisi telah menetapkannya sebagai tersangka, menjadikannya presiden pertama dalam sejarah Korea Selatan yang berisiko ditangkap saat masih menjabat.
Polisi Korea Selatan sedang mempertimbangkan penangkapan Presiden Yoon. Tim investigasi khusus Kantor Investigasi Nasional Korsel mengonfirmasi pada Jumat (13/12) bahwa opsi surat perintah penangkapan sedang dibahas.
Keputusan darurat militer oleh Yoon memunculkan berbagai pelanggaran hukum, yang kini tengah diselidiki oleh aparat penegak hukum. Keputusan mengenai surat perintah penangkapan akan diumumkan setelah penyelidikan internal selesai.
Keputusan darurat militer ini tak hanya mengguncang stabilitas politik Korea Selatan, tetapi juga menunjukkan ketegangan yang meningkat antara lembaga-lembaga pemerintahan. Banyak pejabat yang terlibat dalam penyelidikan, menjadikan situasi ini ujian besar bagi pemerintahan Yoon Suk Yeol.